Sejarah Kota Bekasi

ARTIKEL Sejarah Kota Bekasi

 Dayeuh Sundasembawa atau Jayagiri, itulah sebutan Bekasi tempo dulu sebagai Ibukota Kerajaan Tarumanagara (358-669). Luas Kerajaan ini mencakup wilayah Bekasi, Sunda Kelapa, Depok, Cibinong, Bogor hingga ke wilayah Sungai Cimanuk di Indramayu. Menurut para ahli sejarah dan fisiologi, leatak Dayeuh Sundasembawa atau Jayagiri sebagai Ibukota Tarumanagara adalah di wilayah Bekasi sekarang.

 Dayeuh Sundasembawa inilah daerah asal Maharaja Tarusbawa (669-723 M) pendiri Kerajaan Sunda dan seterusnya menurunkan Raja-Raja Sunda sampai generasi ke-40 yaitu Ratu Ragumulya (1567-1579 M) Raja Kerajaan Sunda (disebut pula Kerajaan Pajajaran) yang terakhir.

Wilayah Bekasi tercatat sebagai daerah yang banyak memberi infirmasi tentang keberadaan Tatar Sunda pada masa lampau. Diantaranya dengan ditemukannya empat prasasti yang dikenal dengan nama Prasasti Kebantenan. Keempat prasasti ini merupakan keputusan (piteket) dari Sri Baduga Maharaja (Prabu Siliwangi, Jayadewa 1482-1521 M) yang ditulis dalam lima lembar lempeng tembaga.

Sejak abad ke 5 Masehi pada masa Kerajaan Tarumanagara abad kea 8 Kerajaan Galuh, dan Kerajaan Pajajaran pada abad ke 14, Bekasi menjadi wilayah kekuasaan karena merupakan salah satu daerah strategis, yakni sebagai penghubung antara pelabuhan Sunda Kelapa (Jakarta).

 Sejarah Sebelum Tahun 1949

 Kota Bekasi ternyata mempunyai sejarah yang sangat panjang dan penuh dinamika. Ini dapat dibuktikan perkembangannya dari jaman ke jaman, sejak jaman Hindia Belanda, pundudukan militer Jepang, perang kemerdekaan dan jaman Republik Indonesia. Di jaman Hindia Belanda, Bekasi masih merupakan Kewedanaan (District), termasuk Regenschap (Kabupaten) Meester Cornelis. Saat itu kehidupan masyarakatnya masih di kuasai oleh para tuan tanah keturunan Cina. Kondisi ini terus berlanjut sampai pendudukan militer Jepang. Pendudukan militer Jepang turut merubah kondisi masyarakat saat itu. Jepang melaksanakan Japanisasi di semua sektor kehidupan. Nama Batavia diganti dengan nama Jakarta. Regenschap Meester Cornelis menjadi KEN Jatinegara yang wilayahnya meliputi Gun Cikarang, Gun Kebayoran dan Gun Matraman.

 Setelah proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, struktur pemerintahan kembali berubah, nama Ken menjadi Kabupaten, Gun menjadi Kewedanaan, Son menjadi Kecamatan dan Kun menjadi Desa/Kelurahan. Saat itu Ibu Kota Kabupaten Jatinegara selalu berubah-ubah, mula-mula di Tambun, lalu ke Cikarang, kemudian ke Bojong (Kedung Gede), pada waktu itu Bupati Kabupaten Jatinegara adalah Bapak Rubaya Suryanaatamirharja.

 Tidak lama setelah pendudukan Belanda, Kabupaten Jatinegara dihapus, kedudukannya dikembalikan seperti zaman Regenschap Meester Cornelis menjadi Kewedanaan. Kewedanaan Bekasi masuk kedalam wilayah Batavia En Omelanden. Batas Bulak Kapal ke Timur termasuk wilayah negara Pasundan di bawah Kabupaten Kerawang, sedangkan sebelah Barat Bulak Kapal termasuk wilayah negara Federal sesuai Staatsblad Van Nederlandsch Indie 1948 No. 178 Negara Pasundan.

 Sejarah Tahun 1949 sampai Terbentuknya Kota Bekasi

 Sejarah setelah tahun 1949, ditandai dengan aksi unjuk rasa sekitar 40.000 rakyat Bekasi pada tanggal 17 Februari 1950 di alum-alun Bekasi. Hadir pada acara tersebut Bapak Mu’min sebagai Residen Militer Daerah V. Inti dari unjuk rasa tersebut adalah penyampaian pernyataan sikap sebagai berikut :

1. Rakyat Bekasi tetap berdiri di belakang Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Rakyat bekasi mengajukan usul kepada Pemerintah Pusat agar kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi.

 Akhirnya berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1950 terbentuklah Kabupaten Bekasi, dengan wilayah terdiri dari 4 kewedanaan, 13 kecamatan (termasuk Kecamatan Cibarusah) dan 95 desa. Angka-angka tersebut secara simbolis diungkapkan dalam lambang Kabupaten Bekasi dengan motto “SWATANTRA WIBAWA MUKTI”. Pada tahun 1960 kantor Kabupaten Bekasi berpindah dari Jatinegara ke kota Bekasi (jl. H Juanda). Kemudian pada tahun 1982, saat Bupati dijabat oleh Bapak H. Abdul Fatah Gedung Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi kembali dipindahkan ke Jl. A. Yani No.1 Bekasi. Pasalnya perkembangan Kecamatan Bekasi menuntut dimekarkannya Kecamatan Bekasi menjadi Kota Administratif Bekasi yang terdiri atas 4 kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1981, yaitu Kecamatan Bekasi Timur, bekasi Selatan, Bekasi Barat dan Bekasi Utara, yang seluruhnya menjadi 18 kelurahan dan 8 desa. Peresmian Kota Administratif Bekasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 April 1982, dengan walikota pertama dijabat oleh Bapak H. Soedjono (1982 – 1988). Tahun 1988 Walikota Bekasi dijabat oleh Bapak Drs. Andi Sukardi hingga tahun 1991 (1988 – 1991, kemudian diganti oleh Bapak Drs. H. Khailani AR hingga tahun (1991 – 1997)

 Pada Perkembangannya Kota Administratif Bekasi terus bergerak dengan cepat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan roda perekonomian yang semakin bergairah. Sehingga status Kotif. Bekasi pun kembali di tingkatkan menjadi Kotamadya (sekarang “Kota”) melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 Menjabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi saat itu adalah Bapak Drs. H. Khailani AR, selama satu tahun (1997-1998). Selanjutnya berdasarkan hasil pemilihan terhitung mulai tanggal 23 Pebruari 1998 Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi definitif dijabat oleh Bapak Drs. H Nonon Sonthanie (1998-2003).

 Dalam perkembangannya, telah terjadi perubahan jumlah dan status kelurahan/desa. Maka, berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri bernomor 140/2848/PUOD tanggal 3 Februari 1998 dan sesuai keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 50 Tahun 1998, mengubah status 6 desa menjadi kelurahan, pemecahan 2 kelurahan baru. Sehingga jumlah desa/kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi menjadi 52 desa. Masing-masing 35 jumlah kelurahan dan 17 jumlah desa.

Seiring dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah telah mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah. Atas landasan itu pula nomenklatur pemerintah daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi berubah menjadi Kota Bekasi. Berdasarkan UU Nomor 22/1999, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonomi serta PP Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Pejabat Daerah, telah melahirnya peraturan daerah Nomor 9, 10, 11 dan 12 Tentang Pengaturan Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lewat Perda (peraturan daerah) maka terbitlah Perda Nomor 14 Tahun 2000 yang menyesahkan terbentuknya 2 kecamatan baru: Kecamatan Rawa dan Medan Satria. Sehingga Kota Bekasi terdiri atas 10 kecamatan. Dan berdasarkan Perda Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Penetapan Kelurahan, maka seluruh desa yang ada di Kota Bekasi berubah status menjadi kelurahan, sehingga Pemko (pemerintah kota) Bekasi mempunyai 52 pemerintahan di kelurahan.

Seiring waktu perjalanan Pemko Bekasi mengalami pemekaran kembali. Itu didukung oleh Perda Pemko Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Wilayah Administrasi kecamatan dan kelurahan, maka wilayah administrasi Kota Bekasi menjadi 12 kecamatan dan 56 kelurahan. Semua itu ditempuh untuk meningkatkan pelayanan dan mengayomi masyarakat yang ada di wilayah Administrasi Kota Bekasi. Tak lama kemudian, terbitlah Keputusan DPRD Kota Bekasi Nomor 37-174.2/DPRD/2003 tertanggal 22 Februari 2003 tentang penetapan walikota Bekasi dan wakilnya periode 2003-2008. Yang dilanjutkan dengan keputusan Mendagri bernomor: 131.32-113 Tahun 2003 Tentang Pengesahan Walikota Bekasi, Jawa Barat. Dan keputusan Mendagri Nomor: 132.32-114 Tahun 2003 Tentang Pengesahan Walikota Bekasi, Jawa Barat H Akhmad Zurfaih HR, S.Sos yang didampingi oleh Mochtar Mohamad.

Menjelang hari kelahiran (jadi) Pemko Bekasi yang ke-9 tahun 2006, lokasi perkantoran atau pusat ibukota Pemko Bekasi dialihkan ke Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Kecamatan Bekasi Selatan yang sebelumnya berpusat di Jalan Ir Juanda. Alasan pemindahan itu berlandaskan atas persetujuan penetapan pusat ibukota Pemko Bekasi yang disahkan oleh lembaga DPRD Kota Bekasi bernomor: 27/174.2/DPRD/2005 Tentang Persetujuan Pemindahan Pusat Ibukota Pemko Bekasi tertanggal 25 Juni Tahun 2005. Yang diketahui oleh Gubernur Jawa Barat dan Mendagri RI.

Di hari jadi Pemko Bekasi yang ke-10, yang bertepatan tanggal 11 Maret 2007, Pemko Bekasi telah melaksanakan berbagai aktivitas pemerintahan yang berpusat di Jl Jend Ahmad Yani No 1 Bekasi Selatan. Dan kondisi perkantoran representatif sebagai pusat dan pelayanan masyarakat Kota Bekasi.

Pada pemilu legislatif 2004 telah mengantarkan 54 orang wakil rakyat Kota Bekasi dari delapan partai politik: PKS (11), Golkar (9), PD (7), PAN (6), PDI-P (6), PPP (4) PDS (1), PBB (1). Periode 2004-2009, yang terpilih sebagai pimpinan DPRD Ketua H Rahmat Effendi, S.Sos, M.Si, (F-Golkar), didampingi oleh H Dadang Asgar Noor (F-PD) dan H Ahmad Saikhu (F-PKS).

Biografi Walikota Bekasi dan Wakil Walikota Bekasi.

Sekilas Tentang Dr. H. Rahmat Effendi

Dr. H. Rahmat Effendi, pria kelahiran Bekasi, 03 Februari 1964 ini lebih akrab disapa bang Pepen. Putra daerah yang besar di bilangan Kota Bekasi ini bisa dibilang berasal dari keluarga sederhana,

Rahmat Effendi sewaktu kecil pernah bercita-cita menjadi seorang Marinir. Kendati cita-cita itu tidak tergapai, namun masih tetap menjadi putra terbaik bangsa Indoensia yang berbakhti kepada nusa dan negara yaitu menjadi seorang Walikota.

 Justru jabatan ini menjadi yang terbaik pilihan Tuhan Yang Maha Esa untuk Rahmat Effendi kemudian syukur dan terima kasih pun dipanjatkan. Karena rencana manusia bukan rencana Tuhan tetapi rencana Tuhan lah yang abadi.

 Rahmat Effendi tampil sebagai pribadi yang ulet, gigih, pekerja keras, santun, arif dan bijaksana. Hal itulah yang membawanya kini mencapai kesuksesan sebagai Wakil Walikota Bekasi periode 2008-2013. sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bekasi periode 2003-2008.

Rahmat Effendi menikah dengan Hj. Gunarti dan memiliki 2 anak. Rahmat Effendi tidak pernah membayangkan akan menjadi seorang yang terpandang. Apalagi menjadi seorang Walikota, tapi karena sudah menjadi kehendak Allah SWT, amanah itu pun tidak bisa ditolaknya, sebab sudah menjadi titipan Tuhan.

 Awalnya pria yang sering mengenakan kacamata itu, memulai karir menjadi Ketua DPD Golkar Kota Bekasi sebab kader dan simpatisannya menilai sosok kepemimpinan itu terlihat dari kepribadiannya yang selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Sampai akhirnya menjadi seorang Walikota.

 Perjalanannya karirnya sebagai Walikota tidaklah gampang, semua berjalan penuh proses. Sejak dilantiknya pria berkepribadian low profil tersebut sebagai Wakil Walikota, Rahmat Effendi pun berhasil mendapat kepercayaan pemerintah pusat untuk memimpin Kota Bekasi hingga batas waktu 2013 menjadi Walikota Bekasi sejak dilantik 3 Mei 2012 lalu.

Putra Bekasi bergelar Doktor itu, dinilai mampu merubah perilaku dan cara pandang masyarakat Kota Bekasi terhadap lingkungan sekitar  karena menurutnya tidaklah semudah membalikkan telapak tangan jika ingin berhasil.

Benar kata pepatah “Berakit-rakit kehulu berenang kemudian, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian”. Perlahan tapi pasti, cita-cita mewujudkan Kota Bekasi, menjadi kota Cerdas, Sehat dan Ihsan kini tercapai.

Pemikiran yang patut dicontoh serta menjadi suatu inspirasi dari Rahmat Effendi yaitu, mensyukuri pemberian Tuhan dan menganggap semua apa yang kini dijabat olehnya selain berkat Tuhan juga berkat dukungan keluarga. Menurutnya, jika tidak didasari atas dukungan keluarga maka semuanya tidak akan tercapai seperti apa yang diinginkan.

 Sebagai sosok yang memiliki kepribadian yang besar karena pria yang sering senyum itu selalu menghargai pendapat serta saran dan kritik orang lain. Hal lain juga tak luput dari pengaruh keluarga dalam mendidik dan membimbingnya. Sebab keluarga menginginkan Rahmat Effendi mengikuti jejak kakanya yang berhasil menjiwai dunia politik sehingga terkenal di wilayah Bekasi, Karawang dan Cikampek.

 Sebelumnya, Rahmat Effendi memulai  karirnya dari bawah, bekerja di perusahaan minyak Haliburthon, menjadi Ketua PL (Pimpinan Kelurahan) di daerah Pekayon. Kemudian menjadi Pengurus Kecamatan, hingga terpilih menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi.

 Meski sekarang menjadi “Public Figure,” sosok ramah, santun dan merakyat pribadi yang begitu lekat dengan Rahmat Effendi.  Keterbukaan, kesederhanaan dan tanggung jawab yang menjadi karakter dari masyarakat asli Bekasi juga melekat pada dirinya. Dibalik semuanya itu keluarga adalah penyemangat bagi Rahmat Effendi dalam menjalankan tugasnya.

Selain politik, Rahmat Effendi juga sangat menggemari makan khas Bekasi seperti sayur

gabus, nasi uduk, hingga toge goreng yang menjadi menu favoritnya.

 Sepakbola pun menjadi sesuatu hal yang sangat menyenangkan dan dicintai oleh Rahmat Effendi. Sepakbola menurut Rahmat Effendi adalah ruang pemersatu seluruh lapisan masyarakat, komunikasi yang terbuka untuk semua, pembelajaran memahami tugas, dan peran masing-masing posisi. Selain sehat, olahraga sepakbola juga merupakan bahasa yang universal.

Rahmat Effendi dikenal sebagai pribadi yang pintar dan taat beribadah. Agama adalah kunci sukses dalam segala urusan. Maka jabatan kepala daerah dan pimpinan partai tidak membuat ibadah seorang Rahmat Effendi menjadi terbengkalai. Soal pendidikan, Rahmat Effendi tidak pernah puas. Beliau tidak pernah surut langkahnya untuk terus mencari ilmu. Bahkan saat ini, Rahmat Effendi tengah menyelesaikan program S3 di Universitas Pasundan.

Pendidikan menjadi sangat pentng, bukan karena orang akan mencapai jabatan tertentu. Akan tetapi karena pendidikanlah jati diri seseorang akan terbentuk selain karena terbukanya jaringan. Begitulah pandangan Rahmat Effendi tentang pendidikan sebagai sarana dalam mencapai sukses hidup.

Basis pendidikan dan jaringan luas, inilah yang sangat, mempengaruhi alur karakter pribadinya, sehingga lugas dan tegas, dalam mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dalam kebijakan politik. Sebagai seorang kepala daerah dan pimpinan partai, pola partisipasi, dalam dialog selalu menjadi pilihannya.

Hal ini dipraktekkan kepada seluruh kader, mahasiswa, dan masyarakat, dengan harapan keterkaitan antara jabatan, anggota, dan masyrakat. Dalam hal pendidikan politik, ada pesan media demokratisasi di ruang internal partai yang dipimpinnya saat ini.

 Lugas, tegas, dan mampu mengakomodir keinginan dan kebutuhan dari tingkat bawah “Grass Root” dengan model bottom up, menjadi identitas dari pria yang akrab disapa Bang Pepen ini.

 Menilik pengalamannya sebagai wakil rakyat, dan kini eksekutif, Rahmat Effendi, berniat merefleksikan dalam jabatan dan karirnya pada penilaian masyarakat terhadap karya dan kinerjanya sebagai wakil Walikota Bekasi, sekaligus sebagai ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi, yaitu membangun komitmen dalam Visi Kota Bekasi, yang cerdas, sehat, dan ikhsan.

 Refleksi yang dimaksud adalah bagaimana seorang pemimpin mampu melayani kebutuhan masyarakatnya. Karena ini merupakan pedoman, bagi seluruh komponen masyrakat Kota Bekasi dalam mewujudkan kota Bekasi Cerdas, Sehat dan Ikhsan.

Maka menjadi seorang pemimpin adalah orang yang mau dan konsisten melayani masyarakatnya, bukan dilayani masyrakatnya. Tepat rasanya jika kota Bekasi membutuhkan figur seperti Rahmat Effendi.

Profil

Dr. H. Rahmat Effendi

Tempat Tanggal Lahir:

Bekasi, 3 Pebruari 1964

 Alamat:

Jl. Raya Pekayon Indah Blok Dd No 37 – 39

Pekayon Jaya – Bekasi Selatan

 Riwayat Pendidikan:

 SD Negeri Tahun 1979

SMP Tahun 1982

SMA Tahun 1985

Sarjana S1 Tahun 2000

Sarjana S2 Tahun 2006

Sarjana S3 Tahun 2010

Pengalaman Berorganisasi :

Ketua LKMD Pekayon Jaya

Ketua PK Golkar Bekasi Selatan

Ketua DDP MKGR Kota Bekasi

Ketua Dpd AMPI Kota Bekasi

Wasekjen DDP MKGR

Pengurus Koni Kota Bekasi

Ketua Perbasi Kota Bekasi

Pengurus Daerah Pssi Jawa Barat

Anggota Rapi Kota Bekasi

Penasehat Orari Kota Bekasi (Yg1bks)

Dewan Penasehat Pekat Indonesia Bersatu Bekasi

 

Riwayat Pekerjaan:

 Assisten Warehousing PT. Halliburton Indonesia

Logistic Supervisor PT. Halliburton Indonesia

Direktur PT. Rampita Aditama Rizki

Anggota DPRD Kota Bekasi 1999 – 2004

Ketua DPDR Kota Bekasi 2004 – 2008    (http://bekasikota.go.id/read/8822/sekilas-tentang-dr-h-rahmat-effendi)

Wakil Walikota

NAMA  :

 H. AHMAD SYAIKHU

TEMPAT TANGGAL LAHIR :

CIREBON, 23 JANUARI 1965

ALAMAT :

JL. ANTARA NO. 33 KOMP. LKBN RT. 04 RW. 019

KEL. JATIMAKMUR KEC. PONDOK GEDE KOTA BEKASI

RIWAYAT PENDIDIKAN  :

SDN CILEDUG III (sampai kelas 5) dilanjut SDN LEMAHABANG II

SMPN SINDANGLAUT CIREBON

SMAN SINDANGLAUT CIREBON

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA (STAN) JAKARTA

PENGALAMAN ORGANISASI  :

OSIS SMP-SMA

SENAT MAHASISWA STAN

KETUA MASJID BAITUL MAAL BPLK

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

PENGALAMAN  PEKERJAAN  :

JABATAN FUNGSIONAL (1968-2004)

ANGGOTA DPRD KOTA BEKASI (2004-2009)

ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA BARAT (2009-2013)

JABATAN SEKARANG   :

 WAKIL WALIKOTA BEKASI