Oleh Kurtubi
Untuk mengurangi besaran subsidi BBM, dalam beberapa tahun terakhir sejumlah pihak menyarankan agar pemerintah menaikkan harga BBM daripada terus melontarkan berbagai skenario pembatasan pemakaian BBM.
Pembatasan atau penjatahan pemakaian BBM, di samping implementasi di lapangan rumit, akan mengurangi atau membatasi gerak kegiatan ekonomi rakyat. Namun, yang kita saksikan adalah pemerintah terkesan enggan dan ragu-ragu menaikkan harga BBM.
Kewenangan menaikkan harga BBM sepenuhnya di tangan pemerintah dan ada momen yang dinilai tepat: inflasi sangat rendah, bahkan terjadi deflasi. Ternyata momen-momen tersebut berlalu begitu saja. Pemerintah enggan menaikkan harga BBM dengan alasan bahwa menaikkan harga BBM adalah upaya terakhir. Pada titik ini kita hargai alasan tersebut.
Kini, menjelang Pemilu 2014, yang tahapannya kini pada titik KPU akan mengumumkan daftar calon tetap dari setiap parpol peserta, pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM sebelum langkah lain menyehatkan fiskal dilakukan. Bahkan, kini pemerintah akan menaikkan harga BBM disertai dengan berbagai paket program kompensasi yang nilainya sekitar Rp 30 triliun dan harus mendapat persetujuan DPR melalui APBN-P 2013.
Tak ayal lagi, kenaikan harga BBM yang disertai dengan paket kompensasi secara masif menjelang pemilu ini dicurigai merupakan agenda terselubung pemerintah yang sangat beraroma politis guna menarik simpati sekitar 65 juta rakyat miskin. Seandainya tak ada agenda terselubung itu, kenaikan harga BBM mungkin tak diulur-ulur hingga mendekati pemilu. Kenaikan harga BBM mestinya dilakukan pada 2011, atau 2012, atau bahkan pada triwulan I/2013 saat inflasi relatif rendah dan tak harus disertai dengan program bantuan langsung sementara masyarakat.
BADAR BARA 